Navigation Menu

Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Unhas menggelar seminar nasional yang bertajuk “Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi Daerah”. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Ipteks Unhas, Kamis (30/1).

BSBI sendiri merupakan badan supervisi yang dibentuk untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia. Hal ini berkaitan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.

Seminar nasional tersebut menghadirkan beberapa narasumber yakni Anggota DPR-RI Komisi XI, A.Timo Pangerang, Dosen Fakultas Unhas Hamid Paddu, Ahmad Erani Yustika (BSBI) dan Ketua Perwakilan BI Wilayah Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) Suhaedi.

Dekan Fakultas Ekonomi Prof Dr Gagaring Pagalung, MSi menjelaskan saat ini BI sedang mereposisi perannya karena adanya organisasi baru yaitu Otoritas Jasa Keungan (OJK) sehingga perspektif peranan BI saat ini perlu ditingkatkan dalam konteks pengembangan ekonomi. Berkaitan dengan itu maka seminar tersebut dilaksanakan.

“Kami dari Fakultas Ekonomi menyambut baik kerja sama ini bahkan bukan saja kerja sama dalam pelaksanaan seminar-seminar namun secara lebih luas lagi dalam bentuk bantuan penelitan berupa beasiswa bagi mahasiswa yang terkait dengan penulisan skripsi tesis dan disertasi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan,” Ujar Gagaring Pagalung.

Hal yang senada diungkapkan oleh Ketua BSBI Umar Juoro. Ia menuturkan, sejak tanggal 31 desember 2103 lalu, pengawasan perbankan yang bisa dikatakan salah tugas utama BI selain menetapkan dan melakasanakan kebijakan moneter dan mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran, kini telah beralih ke OJK. Pertanyaannya kemudian adalah apakah BI hanya akan tetap dalam hal kebijakan moneter dan sistem pembayaran saja. Untuk itulah menurutnya BSBI melihat bahwa peran BI bisa lebih jauh pada sektor riil khususnya untuk di daerah.

“Kegiatan ini adalah kegiatan yang akan kami kembangkan tentu saja berkaitan dengan studi tentang peranan Bank Indonesia pasca pengawasan perbankan dialihkan ke OJK,” Tuturnya.

Seminar tentang peranan Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi daerah tersebut membahas tentang bagaimana peran BI pasca beralihnya perizinan, pengaturan, dan pengawasan mikroprudensial bank ke OJK. langkah yang diambil oleh BI adalah menambah fungsi yang baru yaitu dengan memfokuskan perbankan pada kebijakan, pengaturan, dan pengawasan makroprudensial.

Pengawasan secara makroprudensial dilakukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkualitas. Agar semakin optimal, upaya mencapai kestabilan sistem keuangan tersebut dikoordinasikan oleh Forum Koordinasi Sistem Keuangan yang beranggotakan Departemen Keuangan RI, Lembaga Penjamin Simpanan, BI, dan OJK.

Sejalan dengan adanya fungsi baru tersebut, BI akan memperkuat fungsinya yang lain untuk mendukung pencapaian tujuan BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Penguatan fungsi tersebut antara lain, dalam bidang penetepan dan pelaksanaan kebijakan moneter , BI akan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui koordinasi dengan segenap elemen daerah.

Selain itu pada bidang sistem pembayaran sendiri, BI akan berupaya untuk mewujudkan kemandirian Indonesia dalam memfasilitasi transaksi keuangan di masyarakat hingga sampai ke pelosok negeri.

sumber: http://www.unhas.ac.id/content/fe-bsbi-bicarakan-peran-bi-untuk-kembangan-ekonomi-daerah