Navigation Menu

JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki harapan yang berbeda pada pemilihan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) kali ini. Para wakil rakyat ini ingin bahwa BSBI turut melakukan penelaahan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Kementerian Keuangan.

Saya berharap mereka bisa melakukan penelaahan ke lembaga tersebut, yang berhubungan dan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI),” ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, kepada KONTAN, Senin, (8/7).
Ia menyadari hal tersebut tak dinyatakan dalam Undang Undang. Untuk itu, DPR pun akan membahas apabila hal ini akan berujung pada perubahan UU negara. Keberadaan BSBI ini berlandaskan pada pengesahan amendemen UU No 23 Tahun 1999 menjadi UU No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada 15 Januari 2004.
Tujuan utama pembentukan BSBI adalah membantu kinerja Komisi XI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap BI. Namun, pengawasan BSBI terhadap BI sangat terbatas dalam aspek-aspek tertentu yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2004.
Rencana perluasan tugas dan wewenang anggota BSBI ini pun belum disetujui oleh seluruh anggota Komisi XI. Harry bilang, ia akan melihat apakah nantinya akan ada cukup anggota komisi akan setuju untuk mengubah kewajiban BSBI ini.
Selain itu, Harry juga melihat bahwa keberadaan BSBI ini kurang tenar di telinga masyarakat. Padahal tugasnya penting dalam mengawasi bank sentral Indonesia. Karena itu, ia berharap akan ada eksistensi yang lebih bagi kinerja para anggota BSBI nantinya.

 

Sumber: KONTAN