Navigation Menu

Seminar Publik : “Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi di Daerah”

By on Jul 22, 2014 in Berita Internal |

Seminar Publik dengan tema “Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Pengembangan Ekonomi di Daerah” yang selenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) pada Kamis, 05 juni 2014 bertempatkan di Teatre DOME UMM berjalan sukses dan meriah. Acara tersebut dihadiri oleh kalangan pengusaha dan perbankan serta kaum akademisi dosen dan mahasiswa. Topik utama yang dibahas adalah peran BI dalam kontribusinya mengembangkan perekonomian daerah. Hadir sebagai pemateri yaitu Prof. Dr. Ahmad Erani Phd, perwakilan dari Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), kemudian bapak Dudi Herawadi (BI kantor perwakilan Kota Malang), serta Dr. Idah Zuhro akademisi dari FEB UMM. Dr. Muhadjir Efendi selaku Rektor UMM dalam sambutannya menyampaikan bahwa Jakarta sebagai pusat episentrum pertumbuhan ekonomi dan pusat pemerintahan Republik Indonesia dipandang sudah tidak kuat dalam menanggung beban berat Indonesia saat ini. Dalam kesempatan ini beliau mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan pertumbuhan ekonomi semu. Apabila model ekonomi yang diterapkan tetap dengan pola ekonomi saat ini, Indonesia akan terancam pada middle income trap. Rektor UMM ini menjelaskan, “ketergantungan Indonesia terhadap subsidi dimana sektor yang paling besar mendapatkan subsidi ini adalah BBM. Yang diibaratkan jantung perekonomian indonesia tentu akan mempengaruhi kinerja perekonomian yang semakin berat akibat beban besar dari besaran subsidi yang dikeluarkan”. Penyampaian seminar yang diawali oleh Prof Dr. Ahmad Erani,Phd mencoba menjelaskan permasalahan yang cukup komplek yang dialami Indonesia saat ini tidak jauh-jauh dari akar teori ekonomi yaitu perekonomian dibentuk dari 4 sektor; konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta ekspor dan impor. Secara umum keempat sektor itu mengalami ketimpangan. Pada sisi konsumsi, ketergantungan terhadap sektor tradable sangat tinggi. Namun, perhatian pemerintah terhadap sektor tersebut kurang. Pada sisi investasi, masalah yang dihadapi adalah kecilnya besaran investasi domestic. Namun, 70% nya adalah invesatasi asing. Masalah selanjutnya adalah pada sisi pengeluaran pemerintah dimana 60 – 70 % alokasi APBD maupun APBN adalah pada Belanja Pegawai. Sedangkan untuk belanja pembangunan tinggal berkisar 30 – 40 % saja. Ketimpangan juga terjadi pada sisi ekspor dan impor, dimana ekspor tertinggi adalah pada produk mentah sedang untuk nilai ekspor untuk barang jadi atau olahan sangat kecil, sehingga berefek pada keterkaitan sektor industri kecil yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang rendah. Selanjutnya, Prof Erani mengatakan perlunya afirmasi kebijakan terhadap unit usaha mikro...

Read More