Navigation Menu

Selamat Datang di Website Badan Supervisi Bank Indonesia

Pembentukan Badan Supervisi Bank Indonesia ( BSBI ) didasarkan pada gagasan bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen harus diawasi dengan benar dalam rangka untuk memeriksa kredibilitasnya berdasarkan prinsip-prinsip good governance . Hal ini sangat penting bagi Bank Indonesia untuk mendapatkan kredibilitas kebijakan moneter untuk pemulihan dari krisis ekonomi yang mendalam pada tahun 1998 yang dialami indonesia sebagai lembaga independen , Bank Indonesia mewajibkan menyampaikan laporan kepada DPR triwulanan di mana laporan ini adalah diakses oleh publik . Peran utama dari BSBI adalah membantu DPR dalam mengawasi Bank Indonesia di daerah tertentu untuk meningkatkan akuntabilitas , independensi ,transparansi dan kredibilitas.

 

cheap jerseys wholesale
cheap nfl jerseys china
authentic wholesale jerseys
cheap authentic jerseys
wholesale jerseys
2016 cheap jerseys wholesale

cheap nfl jerseys
cheap jerseys supply from china
wholesale nike authentic jerseys
cheap jerseys wholesale authentic
fake oakleys cheap
cheap oakleys sale
cheap jerseys

 

LATAR BELAKANG

 

Sesuai dengan Pasal 58A UU No. 3 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia

BAHWA

Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia. (ayat 1)

Badan Supervisi terdiri 5 (lima) orang anggota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) rang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. (ayat 2).

 

 

RUANG LINGKUP TUGAS DAN WEWENANG

 

BSBI melaksanakan telaahan atas :

  1. Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) :
    • Laporan Keuangan Tahunan BI yang telah di audit oleh BPK dan telah disampaikan kepada Komisi DPR-RI yang membidangi BI (Komisi XI), meliputi: neraca dan laporan surplus /defisit beserta lampirannya.
    • Laporan neraca singkat Mingguan BI, Laporan Keuangan Interim BI, Laporan surplus Defisit bulanan pada posisi bulan/tahun berjalan beserta dokumen pendukungnya.
  2. Anggaran Operasional Bank Indonesia :
    • Rencana Anggaran Operasional Tahunan BI (RATBI) yang telah disampaikan BI kepada Komisi XI DPR-RI, dan selanjutnya Komisi XI DPR-RI meminta BSBI untuk menelaahnya.
    • Anggaran Kegiatan Operasional Tahunan yang telah mendapatkan persetujuan Komisi XI DPR-RI, dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Operasional BI yang disampaikan kepada Komisi XI DPR-RI secara Triwulanan.
  3. Investasi Bank Indonesia :
    • Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Investasi BI dalam Aktiva Tetap (gedung, tanah, kendaraan, dsb) dan Aktiva Tidak Berwujud (Teknologi Informasi) untuk mendukung kegiatan operasional, dan telah dilaporkan kepada Komisi XI DPR-RI secara Triwulanan .*)
  4. Prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI (Good Governance) :
    • Prosedur yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam ketentuan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) dan Surat Edaran (SE) terkait Manajemen Intern Bank Indonesia.
    • Penerapan Good Governance atas prosedur pengambilan keputusan dalam rangka pengadaan barang dan jasa (aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud) BI.
  5. BSBI melakukan telaahan lainnya yang ditugaskan oleh Komisi XI DPR-RI

*) Dalam hal ini tidak termasuk investasi yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan yang menjadi tugas pokok Bank Indonesia.